Masalah penataan pedagang kaki lima (PKL) yang udah jualan di pinggir jalan selama 56 tahun di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur, akhirnya nemu titik terang. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memilih pendekatan persuasif dan ajak dialog langsung para pedagang ketimbang asal main gulung/penggusuran.
Tanpa Penggusuran Sepihak, Ajak Ngobrol & Cari Solusi
Saat meninjau lokasi pada Selasa (1/9/2026), Pramono kedapatan ngobrol santai bareng para pedagang. Meski sebagian mengaku lebih enak jualan di pinggir jalan karena rame pembeli, Pramono ngingetin soal ketertiban dan kemacetan jalan umum, plus nawarin solusi konkret biar dagangan mereka tetep laku pas dipindah.
"Kalau selama ini pendekatannya adalah melakukan penggusuran, saya meminta alternatif yang lebih humanis. Untuk itu harus ada tempat yang layak untuk mereka bisa berjualan."
— Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.
4 Poin Penting Rencana Penataan Kramat Jati:
Relokasi 600+ Pedagang ke Tempat Layak:
Sekitar 614–640 pedagang bakal dipindahkan ke beberapa titik resmi:
331 pedagang: Masuk ke Pasar Kramat Jati Sektor 7.
193 pedagang ikan: Diarahkan ke Lokbin (Lokasi Binaan) Kramat Jati.
45 pedagang kue: Dipindah ke Lokbin Cililitan.
Sisanya: Disebar ke pasar-pasar lain naungan Perumda Pasar Jaya.
Gratis Retribusi Selama 6 Bulan:
Biar pedagang nggak kaget saat adaptasi di lokasi baru, biaya retribusi pasar (sekitar Rp180.000/bulan atau Rp6.000/hari) digratiskan 100% selama 6 bulan pertama.
Bantu Promosi & Upgrade Fasilitas:
Pemprov DKI lewat Dinas Kominfotik bakal bantu promosi lokasi jualan baru. Selain itu, fasilitas di lokasi binaan bakal dandan habis-habisan (saluran air diperbaiki, sirkulasi udara diperlancar, plus pasang kipas angin biar nggak pengap).
Kembalikan Fungsi Ruang Publik:
Tujuan utamanya biar jalan raya Kramat Jati nggak macet parah lagi, tapi pedagang tetep punya mata pencaharian yang layak dan aman.
