JERUSALEM — Pemerintah Israel di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terus memperluas wilayah permukiman Yahudi di Tepi Barat. Langkah ofensif ini tetap berjalan cepat meski dihujani gelombang kritik dari dunia internasional dan tuduhan pelanggaran hukum internasional.
Langkah perluasan ini terakselerasi di tengah persiapan Israel menghadapi pemilu yang dijadwalkan pada Oktober mendatang. Koalisi pemerintahan Netanyahu—yang dikenal sebagai salah satu yang paling berhaluan kanan dalam sejarah Israel—secara terbuka mendukung penuh legalisasi permukiman baru, termasuk pos-pos terdepan (outposts) yang sebelumnya tergolong ilegal di bawah hukum Israel sendiri.
Dalam sebuah pidato di hadapan para pemukim, Netanyahu menegaskan komitmen pemerintahannya untuk memfasilitasi gelombang imigrasi baru ke wilayah pendudukan tersebut.
"Angkanya tidak bisa kita abaikan: 104 komunitas yang kita bangun dan sahkan bersama, serta 160 kawasan pertanian, dan masih banyak lagi yang akan menyusul," ujar Netanyahu. "Kalian sedang mewujudkan visi Tanah Israel, dan ini adalah tanah kita."
Proyek E1: Memutus Konektivitas Tepi Barat
Fokus utama eskalasi permukiman ini tertuju pada proyek East 1 (E1), yakni rencana pembangunan lebih dari 1.200 unit rumah baru di atas lahan seluas 12 kilometer persegi di sebelah timur Yerusalem.
Para pengamat geopolitik dan pemimpin Eropa menilai proyek E1 sebagai langkah paling krusial. Pasalnya, pembangunan di area ini secara fisik memotong konektivitas antara wilayah utara dan selatan Tepi Barat. Implikasinya, peluang pembentukan negara Palestina yang berdaulat dan menyatu (contiguous state) makin terancam punah.
Sejak menduduki Tepi Barat pada 1967, populasi pemukim Israel telah melonjak hingga lebih dari 500.000 jiwa, bertetangga langsung dengan sekitar 3 juta warga asli Palestina.
Tekanan Politik dari Senat Amerika Serikat
Kondisi lapangan yang makin memanas akibat lonjakan aksi kekerasan oleh pemukim ekstremis memicu reaksi keras dari sekutu terdekat Israel, Amerika Serikat.
Sebanyak 42 dari 47 senator dari Partai Demokrat menandatangani surat terbuka yang dialamatkan langsung kepada Netanyahu. Surat yang diprakarsai oleh Senator Adam Schiff, Chuck Schumer, dan Cory Booker tersebut menuntut aksi nyata dari Tel Aviv untuk mengendalikan kekerasan pemukim serta menghentikan penangkapan massal terhadap warga Palestina.
Para senator juga mendesak investigasi mendalam atas tewasnya sembilan warga negara AS di Tepi Barat sejak 2022 yang melibatkan pemukim maupun aparat keamanan Israel.
"Kami mendesak pemerintah Israel memberikan instruksi tegas kepada kepolisian dan militer untuk mencegah serta menghentikan bentrokan di Tepi Barat, tanpa memandang siapa pelakunya," bunyi petikan surat tersebut.
Wacana Pembekuan Bantuan Militer
Eskalasi di Tepi Barat, yang beriringan dengan krisis kemanusiaan akibat perang di Gaza, mulai mengubah peta politik di Washington. Sejumlah anggota Kongres dari Partai Demokrat kini secara terbuka menyuarakan wacana untuk meninjau ulang, memangkas, atau bahkan membekukan dana bantuan militer tahunan AS ke Israel yang bernilai miliaran dolar.
Sementara itu, dinamika dari pihak Gedung Putih menunjukkan respons beragam. Duta Besar AS untuk Israel, Mike Huckabee, sempat mengeluarkan pernyataan keras dengan menyebut aksi pemukim militan sebagai bentuk "terorisme" dan membuka peluang pengenaan sanksi AS terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penyerangan desa-desa Palestina.
